UGM dan Trah Sultan HB II Bersatu Lawan Ekspansi Kampus Inggris Mendirikan Cabang di Indonesia

(YOGYAKARTA) — Gelombang penolakan terhadap rencana ekspansi universitas asal Inggris yang masif mendirikan cabang di Indonesia kian memuncak. Dua kekuatan besar di Yogyakarta—kalangan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) dan ahli waris sejarah Trah Sultan Hamengkubuwono II (HB II)—kini berada di garis depan mendesak pemerintahan Prabowo Subianto mengevaluasi total kebijakan tersebut.

Penyatuan dua sudut pandang berbeda ini melahirkan sebuah gerakan moral yang kuat. Di satu sisi, ada urgensi penyelamatan mutu pendidikan domestik, sementara di sisi lain, ada harga diri sejarah bangsa yang harus ditegakkan di meja diplomasi internasional.  

Dari menara gading akademis, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Wening Udasmoro, telah melayangkan kritik keras kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). 

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dr Wening Udasmoro meminta agar kehadiran perguruan tinggi luar negeri di Indonesia ditinjau ulang oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Ia menilai, manfaat keberadaan kampus-kampus tersebut perlu dievaluasi.

Menurutnya, membiarkan perguruan tinggi asing menjamur begitu saja di kota-kota besar merupakan ancaman nyata bagi ekosistem pendidikan nasional. Kehadiran mereka dikhawatirkan memicu kanibalisme akademik yang dapat menggerus daya saing dan potensi perkembangan universitas-universitas dalam negeri yang saat ini tengah berjuang mandiri.  

"Kita perlu saya kira meninjau ulang masuknya perguruan tinggi dari luar negeri ke Indonesia. Ini semakin banyak. Jadi perlu kita lihat bermanfaat (atau) tidak perguruan tinggi luar negeri masuk ke Indonesia," jelasnya dalam rapat dengar pendapat panja seleksi penerimaan mahasiswa baru bersama Komisi X DPR RI pada Rabu (24/6/2026), dikutip dari siaran ulang TVR Parlemen.

Wening menyampaikan, keberadaan perguruan tinggi dari luar negeri tidak membuat perguruan tinggi dalam negeri menjadi semakin berdaya. Ia menyebut, sebenarnya perguruan tinggi dalam negeri sudah sangat berdaya, jika dimaksimalkan.

"Semakin banyak sekali. Bahkan di banyak kota itu mereka mendirikan ya, di Bandung sudah ada Jakarta, Surabaya, dan sebagainya. Mungkin ini saya kira perlu diberi masukan agar tidak semua masuk. Pada kenyataannya juga mereka ke sini hanya nyari uang," imbuhnya.

Kekhawatiran dari sisi tata kelola pendidikan tersebut berkaitanan erat dengan gugatan moral dari para penjaga sejarah. 

Perwakilan Trah Sultan HB II, yang juga Ketua Yayasan Vasatii Socaning Lokika Fajar Bagoes Poetranto, dengan tegas menolak kolaborasi ini dan mengutuk pemberian "karpet merah" kepada institusi pendidikan asal Inggris.

Fajar  Bagoes Poetranto mengingatkan Pemerintahan Prabowo Subianto  akan luka lama tragedi Geger Sepehi 1812. Pada peristiwa kelam itu, pasukan Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles menjarah secara masif ribuan manuskrip kuno, kitab ilmu pengetahuan, dan kekayaan peradaban dari Keraton Yogyakarta.

"Hingga hari ini, dokumen-dokumen fisik asli yang menyimpan fondasi intelektual Nusantara tersebut masih disandera di British Library. Inggris dinilai tidak memiliki iktikad baik karena sejauh ini hanya mengembalikan naskah tersebut dalam bentuk salinan digital atau foto," jelasnya.

Bagi Trah Sultan HB II, sangat menciderai moral jika Indonesia membiarkan Inggris mengeruk keuntungan dari sektor pendidikan di tanah air, sementara warisan ilmu pengetahuan asli milik leluhur kita sendiri enggan mereka kembalikan.

Sinergi argumen antara Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Wening Udasmoro dan Fajar Bagoes Poetranto mengerucut pada satu tuntutan konkret bagi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yakni menggunakan izin operasional kampus asing sebagai alat posisi tawar (bargaining power) diplomasi negara.

Masyarakat luas kini mendesak pemerintah  Prabowo Subianto agar tidak tergiur dengan dalih investasi pendidikan global. Publik meminta agar pintu investasi bagi seluruh universitas Inggris ditutup rapat sebelum Kerajaan Inggris melakukan restitusi budaya total dengan memulangkan seluruh manuskrip fisik asli milik Indonesia.

Tanpa adanya regulasi proteksi dalam negeri yang ketat serta penyelesaian utang sejarah yang tuntas, kehadiran kampus-kampus Inggris di Indonesia hanya akan menjadi simbol kolonialisme gaya baru yang merusak marwah dan kedaulatan bangsa. (***)

(YOGYAKARTA) — Gelombang penolakan terhadap rencana ekspansi universitas asal Inggris yang masif mendirikan cabang di Indonesia kian memuncak. Dua kekuatan besar di Yogyakarta—kalangan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) dan ahli waris sejarah Trah Sultan Hamengkubuwono II (HB II)—kini berada di garis depan mendesak pemerintahan Prabowo Subianto mengevaluasi total kebijakan tersebut.

Penyatuan dua sudut pandang berbeda ini melahirkan sebuah gerakan moral yang kuat. Di satu sisi, ada urgensi penyelamatan mutu pendidikan domestik, sementara di sisi lain, ada harga diri sejarah bangsa yang harus ditegakkan di meja diplomasi internasional.  

Dari menara gading akademis, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Wening Udasmoro, telah melayangkan kritik keras kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). 

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dr Wening Udasmoro meminta agar kehadiran perguruan tinggi luar negeri di Indonesia ditinjau ulang oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Ia menilai, manfaat keberadaan kampus-kampus tersebut perlu dievaluasi.

Menurutnya, membiarkan perguruan tinggi asing menjamur begitu saja di kota-kota besar merupakan ancaman nyata bagi ekosistem pendidikan nasional. Kehadiran mereka dikhawatirkan memicu kanibalisme akademik yang dapat menggerus daya saing dan potensi perkembangan universitas-universitas dalam negeri yang saat ini tengah berjuang mandiri.  

"Kita perlu saya kira meninjau ulang masuknya perguruan tinggi dari luar negeri ke Indonesia. Ini semakin banyak. Jadi perlu kita lihat bermanfaat (atau) tidak perguruan tinggi luar negeri masuk ke Indonesia," jelasnya dalam rapat dengar pendapat panja seleksi penerimaan mahasiswa baru bersama Komisi X DPR RI pada Rabu (24/6/2026), dikutip dari siaran ulang TVR Parlemen.

Wening menyampaikan, keberadaan perguruan tinggi dari luar negeri tidak membuat perguruan tinggi dalam negeri menjadi semakin berdaya. Ia menyebut, sebenarnya perguruan tinggi dalam negeri sudah sangat berdaya, jika dimaksimalkan.

"Semakin banyak sekali. Bahkan di banyak kota itu mereka mendirikan ya, di Bandung sudah ada Jakarta, Surabaya, dan sebagainya. Mungkin ini saya kira perlu diberi masukan agar tidak semua masuk. Pada kenyataannya juga mereka ke sini hanya nyari uang," imbuhnya.

Kekhawatiran dari sisi tata kelola pendidikan tersebut berkaitanan erat dengan gugatan moral dari para penjaga sejarah. 

Perwakilan Trah Sultan HB II, yang juga Ketua Yayasan Vasatii Socaning Lokika Fajar Bagoes Poetranto, dengan tegas menolak kolaborasi ini dan mengutuk pemberian "karpet merah" kepada institusi pendidikan asal Inggris.

Fajar  Bagoes Poetranto mengingatkan Pemerintahan Prabowo Subianto  akan luka lama tragedi Geger Sepehi 1812. Pada peristiwa kelam itu, pasukan Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles menjarah secara masif ribuan manuskrip kuno, kitab ilmu pengetahuan, dan kekayaan peradaban dari Keraton Yogyakarta.

"Hingga hari ini, dokumen-dokumen fisik asli yang menyimpan fondasi intelektual Nusantara tersebut masih disandera di British Library. Inggris dinilai tidak memiliki iktikad baik karena sejauh ini hanya mengembalikan naskah tersebut dalam bentuk salinan digital atau foto," jelasnya.

Bagi Trah Sultan HB II, sangat menciderai moral jika Indonesia membiarkan Inggris mengeruk keuntungan dari sektor pendidikan di tanah air, sementara warisan ilmu pengetahuan asli milik leluhur kita sendiri enggan mereka kembalikan.

Sinergi argumen antara Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Wening Udasmoro dan Fajar Bagoes Poetranto mengerucut pada satu tuntutan konkret bagi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yakni menggunakan izin operasional kampus asing sebagai alat posisi tawar (bargaining power) diplomasi negara.

Masyarakat luas kini mendesak pemerintah  Prabowo Subianto agar tidak tergiur dengan dalih investasi pendidikan global. Publik meminta agar pintu investasi bagi seluruh universitas Inggris ditutup rapat sebelum Kerajaan Inggris melakukan restitusi budaya total dengan memulangkan seluruh manuskrip fisik asli milik Indonesia.

Tanpa adanya regulasi proteksi dalam negeri yang ketat serta penyelesaian utang sejarah yang tuntas, kehadiran kampus-kampus Inggris di Indonesia hanya akan menjadi simbol kolonialisme gaya baru yang merusak marwah dan kedaulatan bangsa. (Ris)