Pemerintah DIY Dukung Penuh Gunungkidul Jadi Role Model Nasional Transparansi Pengelolaan MBG!

​
(YOGYAKARTA) — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi progtam strategi nasional guna meningkatkan status gizi masyarakat—mulai dari balita, anak-anak usia sekolah, hingga lansia—terus dimatangkan melalui penguatan rantai pasok pangan lokal. 

Salah satu langkah strategis yang didorong adalah mengintegrasikan program Lumbung Mataraman sebagai penyuplai utama bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG - dengan aplikasi IT Simetris. Hal tersebut menjadi sorotan utama dalam pertemuan koordinasi lintas sektoral yang membahas sinergi program ketahanan pangan daerah dengan kebijakan nasional.
​
Ketua  Pelaksana Harian Yayasan Bijana Paksi Sitengsu, Kartika Megawardhani, menyampaikan program makan bergizi gratis terus dimatangkan melalui berbagai lini lintas sektoral guna memastikan kualitas, sterilisasi, serta higienitas makanan yang didistribusikan kepada masyarakat dan kelompok sasaran utama.

​"Yayasan Bijana Paksi Sitengsu bersama jajaran pengurus menggelar koordinasi program Lumbung Mataraman Simetris di Yogyakarta. Penguatan ekosistem ekonomi produktif, Lumhung Mataram -Simetris ini mengedepankan transparansi sekaligus upaya mengantisipasi kasus kasus keracunan makanan ya yang terjadi," ungkapnya.
​
Dalam forum diskusi dan evaluasi program yang dihadiri oleh unsur pimpinan daerah, perwakilan yayasan Biijana Paksi Sitengsu, serta para pemangku kepentingan, ditekankan pentingnya keterkaitan ekosistem ekonomi dari tingkat bawah hingga atas. Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga menggerakkan sektor kerakyatan seperti petani lokal dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

​"Tujuannya adalah bagaimana program makan bergizi gratis ke depan akan lebih meningkat lagi dan lebih sempurna, sehingga manfaat atau benefit dari program ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat, kelompok sasaran, petani, UMKM, dan sebagainya," jelas Kartika.

Sinergi di tingkat daerah ini sejalan dengan instruksi tegas Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang meminta seluruh penanggung jawab program MBG mengedepankan aspek transparansi anggaran dan rincian biaya yang masuk akal. Sri Sultan HB X menggarisbawahi bahwa menu makanan tidak boleh dibuat asal-asalan dan pengelolaan anggaran wajib dilakukan secara akuntabel agar mutu makanan yang sampai ke tangan masyarakat tetap terjaga dengan kualitas premium.

Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta berkomitmen untuk mencegah adanya monopoli pemasok dalam pengadaan bahan baku makanan. Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Gunungkidul, Sri Suhartanta, S.IP., M.Si, yang hadir mewakili jajaran pimpinan daerah, menegaskan pentingnya kolaborasi ini dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di tingkat lokal.
​
"Dengan melibatkan banyak pihak dari tingkat petani hingga UMKM di lingkungan sekitar, distribusi manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata dan adil," jelasnya.

Selain itu, sistem pengawasan dan monitoring juga menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut, di mana aspek kualitas, higienitas, kebersihan, dan terutama sterilisasi makanan menjadi prioritas mutlak sebelum produk makanan tersebut diserahkan kepada penerima manfaat.

Dalam pemaparannya, program makan bergizi gratis dirancang untuk memperkuat rantai pasok pangan domestik melalui sinergi dengan kelompok tani, gabungan kelompok tani (gapoktan), serta pelaku UMKM lokal. Integrasi ini mencakup sektor pertanian, peternakan, dan perikanan guna memastikan ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan dan tepat waktu.

​Pendekatan ini diharapkan dapat mengatasi berbagai hambatan distribusi dan menjaga stabilitas harga pangan di tingkat konsumen. Dengan penerapan sistem digitalisasi pada pusat kendali (command center), pemantauan pasokan dan mutu produk pangan dapat dilakukan secara real-time, sehingga sinergi antara Lumbung Mataraman, UMKM, dan program gizi nasional dapat berjalan optimal.
​
Saat ini, terdapat 76 unit SPPG yang beroperasi dengan kebijakan langsung dari pusat melalui Satgas. Mengingat dapur SPPG memasak setiap hari, aspek ketersediaan bahan pangan segar seperti produk pertanian, peternakan (telur dan daging), serta perikanan dari petani dan UMKM lokal menjadi prioritas utama.

​Sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Internal (SPI), ditekankan pentingnya kontrol mutu yang ketat, ketepatan waktu pasokan, kuantitas yang memadai, serta pencegahan risiko keracunan pangan agar tidak ada hambatan (bottleneck) dalam distribusi barang menuju unit SPPG.

Wahyu Edi nugroho, Ketua Kordinator Area 1 Jogyakarta  Lumbung Mataram menegaskan Sinergi antara Lumbung Mataraman atau Lumbung Mataraman Simetris dikonsepkan sebagai gerakan produksi pangan terintegrasi yang dikelola oleh kelompok tani atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Program ini menggabungkan sistem kebun, kandang, dan kolam dalam satu kesatuan untuk memastikan kontinuitas produksi hasil pertanian, tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, hingga peternakan.

"Kami berharap model integrasi di Gunungkidul ini dapat menjadi role model nasional dan direplikasi di berbagai wilayah lain demi mewujudkan kemandirian pangan yang inklusif dan berkeadilan," ungkap Wahyu.
​
Berdasarkan data wilayah, beberapa lokasi pengembangan Lumbung Mataraman meliputi:
Semin: Wilayah pelopor dan yang paling awal dikembangkan sekaligus salah satu wilayah dengan kesiapan penyuplai yang didukung penuh pendanaannya.
Kedungpoh (Nglipar) & Ngijan: Wilayah yang telah berproses lebih awal.
Piyaman & Balong: Wilayah pengembangan terbaru (mulai tahun 2025).
​
Keberhasilan program ini turut ditopang oleh koordinasi intensif bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPPID), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, serta Dinas Koperasi dan UKM DIY. Selain pemenuhan gizi, sinergi ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara supply and demand guna mengendalikan tingkat inflasi, khususnya dari sektor pertanian agar pasokan di pasaran tetap stabil.

​Sebagai catatan kebijakan nasional, mulai Oktober 2026, seluruh produk pangan yang terserap dalam program ini wajib bersertifikasi halal dan mengantongi izin edar yang sah demi keamanan serta kualitas gizi masyarakat.
​
Pertemuan ditutup dengan harapan besar agar pelaksanaan program ke depan semakin terpadu, membawa berkah, serta mendapat restu dan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. (Ris)