Aliansi Jaga Demokrasi Dorong Polri Usut Tuntas Kasus Kasus di Masa Pemerintahan Jokowi

(Yogyakarta, DIY) Aliansi Jaga Demokrasi (AJD) mendorong institusi Kepolisian Republik Indonesia berani dan tegas untuk mengusut tuntas berbagai kasus selama pemerintahan Joko Widodo, terlebih khususnya yang diduga ada keterkaitan Joko Widodo atau kroni-kroninya. Hal itu disampaikan Koordinator Aliansi Jaga Demokrasi (AJD), Gunawan Muhammad saat aksi unjukrasa yang digelar di kawasan Bunderan Kampus UGM, Jumat (07/02/2025).

"POLRI sebagai salah satu aparat penegak hukum yang menjadi ujung tombak penegakan hukum dan merupakan elemen penting dalam proses penegakkan hukum yang berkeadilan untuk menjadi profesional, mandiri dan berintegritas serta berani mengambil peran sesuai marwahnya sebagai pelindung dan pengayom rakyat yang tidak berpihak pada siapapun selain pada hukum, kebenaran dan keadilan, termasuk dalam hal ini untuk mengusut tuntas berbagai kasus selama pemerintahan Joko Widodo, terlebih khususnya yang diduga ada keterkaitan Joko Widodo atau kroni-kroninya," ungkapnya.

Menurut Gunawan, kondisi demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia saat ini sedang mengalami krisis dan sedang tidak baik-baik saja. sudah menjadi rahasia umum bahwa saat ini hukum ibarat sebuah pisau yang sangat tajam jika digunakan ke bawah namun sangat tumpul jika digunakan ke atas. Jika kondisi tersebut tidak segera diatasi maka niscaya dalam jangka panjang akan mengakibatkan lumpuhnya penegakkan hukum di Indonesia.

"Dalam perjalanannya dari masa ke masa, hukum dan penegakannya tidak diorientasikan pada upaya mewujudkan keadilan. Hukum cenderung digunakan sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan oleh penguasa," kata Gunawan.

Pada masa kolonialisme, kata Gunawan, hukum dijadikan alat untuk menjajah warga pribumi. Pada masa orde lama, hukum dijadikan alat revolusi. Pada masa orde baru, hukum dijadikan alat pembangunan. Adapun pada masa reformasi sampai sekarang hukum cenderung dijadikan alat kekuasaan politik.

Hal ini yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya krisis penegakkan hukum di Indonesia. Hukum dan penegakannya tidak diorientasikan sebagaimana seharusnya yakni mewujudkan keadilan, namun dijadikan alat untuk mencapai tujuan-tujuan oleh para penguasa untuk kepentingan segelintir orang ataupun kelompok tertentu.

"Dimasa 10 tahun kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden RI, harapan adanya perbaikan kondisi penegakan hukum di Indonesia justru makin terpuruk dengan semakin menguatnya intervensi kekuasaan terhadap aparat penegak hukum. Harus diakui, gagasan Nawacita untuk hadirkan pemerintahan yang bebas korupsi cuma tinggal pepesan kosong," ungkapnya.

Menurutnya, penegakan hukum terkesan menjadi alat politik kekuasaan, misalnya dalam hal pembungkaman kritik sipil dan media massa. Keamanan dan perlindungan kepada masyarakat menjadi semu dengan aparat penegak hukum yang masih bersikap represif terhadap anggota masyarakat yang berbeda sikap dengan pemerintah.

"Sebaliknya, sejumlah perkara lama seperti pelanggaran berat HAM masa lalu yang menjadi utang untuk dituntaskan justru terus dihadapkan pada ketidakpastian.
Joko Widodo sebagai Presiden RI lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang justru ternyata juga gagal diwujudkan karena faktor hukumnya tidak dipenuhi terlebih dahulu," jelasnya.

Misalnya, ambisi Joko Widodo menggenjot berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengutamakan kepentingan investor, namun mengabaikan kepentingan publik atau keadilan yang lebih luas. Pembangunan infrastruktur kerap mengabaikan aspirasi masyarakat. Berbagai kebijakan insentif terus digelontorkan untuk mendukung investor, sementara masyarakat adat dan lokal cenderung terpinggirkan. Konflik agraria terus meletus, dan tak sedikit justru terjadi di area proyek strategis nasional (PSN), seperti di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rempang dan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2).

Bercermin dari kondisi tersebut diatas, Aliansi Jaga Demokrasi merasa perlu untuk mendorong institusi Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu aparat penegak hukum yang menjadi ujung tombak penegakan hukum dan merupakan elemen penting dalam proses penegakkan hukum yang berkeadilan untuk menjadi profesional, mandiri dan berintegritas serta berani mengambil peran sesuai marwahnya sebagai pelindung dan pengayom rakyat yang tidak berpihak pada siapapun selain pada hukum, kebenaran dan keadilan, termasuk dalam hal ini untuk mengusut tuntas berbagai kasus selama pemerintahan Joko Widodo, terlebih khususnya yang diduga ada keterkaitan Joko Widodo atau kroni-kroninya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Aliansi Jaga Demokrasi dengan ini menyatakan sikap dan menuntut sebagai berikut:

Usut tuntas berbagai kasus KKN yang Jokowi dan keluarga diduga terlibat di antaranya kasus BPMKS (Bantuan pendidikan masyarakat kota Surakarta), Korupsi BMW, korupsi Trans Jakarta, korupsi dana KONI, Korupsi DJKA, Blok Medan, Korupsi melalui rekomendasi tas Bansos di Sritex, kasus pengurangan denda PT SM yang melakukan pembakar hutan, Jet Pribadi untuk liburan, Pagar Laut dll yang semua nya sudah di adukan ke lembaga lembaga penegakan hukum dan dipublikasikan di berbagai media namun tidak ada langkah penyidikan penyelidikan.

Kemudian, mengusut tuntas kasus kasus terkait kebijakan yang merugikan Rakyat diantara nya Kasus Pagar Laut Banten, Bekasi, Sidoarjo dan daerah daerah lain termasuk mengusut kebijakan kebijakan anti Rakyat yang sudah menelan korban jiwa secara tidak langsung seperti kelangkaan Gas LPG 3 kg.

Meminta Polri untuk kembali menjadi Polisi Rakyat yang independen dan berpegang teguh pada konstitusi sebagai pelindung dan pengayom yang tidak berpihak pada siapapun selain pada hukum, kebenaran dan keadilan. (Raya Sanjiwani)